Jumat, 06 Maret 2009

KOMENTAR NANIK

KONFERENSI WILAYAH BALI-NTT VII IKATAN NOTARIS INDONESIA "PERANAN NOTARIS DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF BAGI DUNIA USAHA DI BALI" TGL. 7 MARET 2009, HOTEL SANUR PARADISE BALI.


-PEMBAWA MAKALAH : 1. BPK. WIRANTO WIRYOMARTANI,SH.M.Hum
2. BPK.DRS SUGENG SANTOSO, SH, MH.
3. MADE HENDRA KUSUMA,SH (Hakim Tipikor RI)

MODERATOR : BPK. LIANG BUDIANTO.
PEMBICARA 1 : MADE HENDRA KUSUMA,SH
MATERI :
1. KORUPSI DARI BAHASA LATIN = CURANG, MAU DISUAP. SUDAH ADA DARI JAMAN DULU. SUAP JUGA TERMASUK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. KORUPSI SUDAH TERGOLONG SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA YANG TIDAK HANYA MENGORBANKAN HAKI-HAK PRIBADI WARGA NEGARA TETAPI MENGORBANKAN HAK-HAK SOSIAL MASYARAKAT
PASAL 9 UU ………..20/2001 JO ………
TINDAK PIDANA KORUPSI YG DILAKUKAN SWASTA TERMASUK NOTARIS.
NOT ARIS/PPAT BERINTERAKSI DENGAN PEJABAT PUBLIK SANGAT RENTAN SEKALI DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

PEMBICARA II :
MATERI ;

1. PERKAWINAN CAMPUR
2. HAK HAK ATAS TANAH
SATU TAHUN SETELAH PERKAWINAN MAKA APABILA TIDAK ADA PERJANJIAN KAWIN MAKA HARTA YANG DIMILIKI HAKNYA AKAN GUGUR MENJADI TANAH NEGARA. PERHATIAN KEPADA NOTARIS/PPAT DALAM KEADAAN SEPERTI ITU TIDAK DIBUATKAN AKTA PERALIHAN HAK.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar